Seorangpakar politik, M. Solly Lubis membuat batasan pengertian Pemerintah yaitu seorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negerinya. Bahkan ia menyatakan bahwa suatu masyarakat yang anarchitis (a- artinya tidak, archy artinya pemerintahan) bukanlah negara. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok orang itu
Ilustrasi demokrasi Credit Jakarta Pengertian demokrasi menjadi dasar dalam sistem pemerintahan tersebut. Para ahli dan ilmuan memiliki definisi pengertian demokrasinya sendiri. Secara umum, pengertian demokrasi merujuk pada pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan untuk rakyat. Macam-Macam Demokrasi, Pengertian, Prinsip, dan Ciri-cirinya yang Perlu Diketahui Demokrasi Adalah Bentuk Pemerintahan, Pahami Pengertian hingga Jenis-jenisnya Pengertian Demokrasi, Ini Sejarah, Ciri-Ciri, Prinsip, dan Jenisnya Pengertian demokrasi terkait dengan pemberdayaan rakyat untuk menjalankan kontrol politik, membatasi kekuasaan kepala negara, memberikan pemisahan kekuasaan antara entitas pemerintah, dan memastikan perlindungan hak-hak alamiah dan kebebasan sipil. Pengertian demokrasi secara harfiah adalah diatur oleh rakyat. Pengertian demokrasi sangat terkait dengan bentuk pemerintahan. Demokrasi datang dalam beberapa bentuk. Semuanya menampilkan pemilihan yang kompetitif, kebebasan berekspresi, dan perlindungan kebebasan sipil individu dan hak asasi manusia. Berikut pengertian demokrasi secara umum dan menurut para ahli, dirangkum dari berbagai sumber, Senin 3/5/2021.Ilustrasi demokrasi Credit etimologi, pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani, "dÄmokratĂa". Istilah ini terbentuk dari dua kata yaitu dĂȘmos dan kratos. Demos berarti rakyat atau penduduk suatu tempat. Sementara kratos artinya kekuasaan atau kekuatan. DÄmokratĂa artinya kekuasaan rakyat. Prinsip demokrasi sudah digunakan sejak abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian demokrasi sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Menurut KBBI, demokrasi juga merujuk pada gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat dan dijalankan oleh mereka secara langsung atau melalui pemilihan demokrasi menurut ahliIlustrasi Demokrasi. FreepikJoseph A. Schemer Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan polituk dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Abraham Lincoln Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Aristoteles Demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Ini karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam demokrasi menurut ahliIlustrasi demokrasi/copyright unsplashPhilippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakanâtindakan mereka diwilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Bonger Pengertian demokrasi dibagi menjadi dua aspek yaitu pengertian secara formal dan materil. Demokrasi formal adalahdemokrasi sebagai teori, sedangkan demokrasi materil adalah demokrasi yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Kemerdekaan dan persamaan dan juga sosial dan demokrasi menurut ahliIlustrasi Politik. L. Esposito Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hans Kelsen Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara. Strong Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas demokrasi menurut ahliIlustrasi Kebersamaan Credit B. Mayo Hannry B. Mayo menyebutkan pengertian demokrasi adalah kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik. Samuel Huntington Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara. H. Harris Soche Menurut H. Harris Soche, pengertian demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, rakyat merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan yang memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi diri mereka dari adanya paksaan dari wakil-wakil demokrasi menurut ahliIlustrasi Demokrasi dalam Masyarakat Credit Menurut Merriem, demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Munir Fuady Menurut Munir Fuady, pengertian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur. Koentjoro Poerbopranoto Demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikutberpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan demokrasiIlustrasi demokrasi Credit dari rakyat Pemerintahan yang diakui dalam demokrasi adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legimintasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya. Pemerintahan oleh rakyat Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat sosial control dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui DPR. Pemerintahan untuk rakyat Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Dalamdokumen PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH KERJA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI (Halaman 26-46) D. Manfaat Penelitian 2. Manfaat Praktis. 15M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994),
Selamat datang di web digital berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini PakDosen akan membahas tentang Demokrasi? Mungkin anda pernah mendengar kata Demokrasi? Disini PakDosen membahas secara rinci tentang 41 pengertian menurut para ahli. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan sampai ketinggalan. Berikut ini terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai demokrasi, yakni sebagai berikut Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat government of the people, by the people and for the people. Menurutnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Menurut Aristoteles, demokrasi merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk, sedang yang baik disebutnya polity atau politeia. Berbeda dengan Aristoteles, menurut Polybius, bentuk pemerintahan yang ideal bukan politeia, tetapi demokrasi yang bentuk pemerosotannya adalah mobokrasi pemerintahan yang chaostic. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Charles Costello menyatakan demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Jeff Haynes 2000137 membagi demokrasi ke dalam 3 model berdasarkan penerapannya yaitu Demokrasi formal, yaitu kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan teratur dimana ada aturan yang mengatur pemilu dalam hal ini pemerintahlah yang mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya. Demokrasi permukaan, yaitu demokrasi yang dimana dari luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Demokrasi substantif, yaitu demokrasi yang mengintensifkan konsep dengan memasukkan penekanan pada kebebasan dan diwakilinya kepentingan melalui forum publik yang dipilih dan partisipasi kelompok. Sidney Hook, berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut International Commission for Jurist, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas Mirriam Budiarjo, 2008116-117. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan bahwa demokrasi langsung adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. George Sorensen secara lugas menyatakan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat secara aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurutnya, demokrasi adalah suatu sistem pemerintaan dimana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara. Menurut Giovani Sartori demokrasi dipandang sebagai suatu sistem dimana tidak seorang pun dapat memilih dirinya sendiri, tidak seorang pun dapat mengidentifikasikan dirinya dengan kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat. Menurutnya, pengertian demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang didalamnya rakyat memerintah sendiri, baik melalui partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka. Menurut Hoogewerf, demokrasi adalah cara pembentukan kebijakan dengan melibatkan anggota kelompok sebanyak mungkin. Hans Kelsen berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurutnya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat atau diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Menurut Yusuf Al-Qordhawi demokrasi adalah wadah masyarakat untuk memilih seseorang untuk mengurus dan mengatur urusan mereka. Di dalam bukunya, Al Islamiyyin wa Sarah Ad Dimuqrathiyyah mendefinisikan demokrasi sebagai âkekuasaan rakyat oleh rakyatâ. Rakyat adalah sumber kekuasaan. Menurut Sarjen, setiap demokrasi selalu didasarkan pada ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan. Menurut JJ. Rousseau demokrasi adalah sebuah sistem dalam negara dimana aturan-aturan yang ada dibuat dan disepakati oleh masyarakat. Menurut Ciced, demokrasi secara konseptual dipandang sebagai kerangka berpikir dalam melakukan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari oleh dan untuk rakyat diterima secara baik sebagai ideal, norma, dan sistem sosial maupun sebagai wawasan sikap dan perilaku individual yang secara kontekstual diwujudkan, dipelihara dan dikembangkan. Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik. Afan Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif demokrasi normatif dan empirik demokrasi empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah Negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Sementara di sisi lain Ulf Sundhaussen mensyaratkan demokrasi sebagai suatu sistem politik yang menjalankan tiga kriteria, yaitu pertama, dijaminnya hak-hak semua warga Negara untuk memilih dan dipilih, kedua, semua warga Negara menikmati kebebasan berbicara, berorganisasi dan memperoleh informasi dan beragam serta ketiga, dijaminnya hak yang sama di depan hukum. Menurutnya, demokrasi adalah sistem organisasi politk dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Nurcholish Madjid menyatakan demokrasi sebagai proses berisikan norma-norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Menurut Padmo Wahyono 1991227, demokrasi adalah suatu pola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginan ataupun pandangan hidup manusia yang berkelompok tersebut. Menurut Bung Hatta demokrasi adalah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Menurut Solly Lubis, demokrasi adalah pemerintahan dimana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang. Demokrasi adalah sebuah sistem kehidupan yang menempatkan pendapat rakyat sebagai prioritas utama pengambilan kebijakan, di mana pendapat tersebut harus memenuhi kriteria agama,susila, hukum dan didasari semangat untuk menjunjung kemaslahatan bersama. Menurut Inu Kencana Syafiie, demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Menurut Koentjoro Poerbopranoto demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara yang dipegang oleh rakyat. Menurutnya, demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti, dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945. Menurut Prof Notonegoro, demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut KBBI, demokrasi merupakan suatu gagasan atau pandangan hidup yang menguamakan persamaan-persamaan dan kewajiban, kebebasan serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Definisi demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang pelaksanaan pemerintahannya bersumber pada mereka yang diperintah. Menurut pendapat dari wikipedia, Kata âdemokrasiâ berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demikian Penjelasan Materi Tentang 41 Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli dalam Bukunya Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Semuanya
40Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli - Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin "power of the people", yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Solly Lubis Menurut Solly Lubis, demokrasi adalah pemerintahan dimana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah besar dari rakyat dan
ï»ż- Indonesia merupakan salah satu negara yang berdiri di atas prinsip demokrasi. Sistem ini memungkinkan peran terbuka dari seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan negara, sehingga dinilai paling cocok untuk Indonesia yang multikultural. Tapi apa sebenarnya pengertian demokrasi? Dalam artikel singkat ini akan disajikan pengertian demokrasi menurut beberapa ahli politik dan tokoh besar. Agar menjadi pemahaman yang lebih baik, Anda bisa mencari dan menguliknya kembali di berbagai sumber yang ada baik digital maupun fisik. Pengertian Demokrasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya ikut serta memerintah namun melalui lembaga atau perantaraan wakilnya. Demokrasi juga diartikan pada gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua negara. Baca Juga Sambut Baik Putusan MK Soal Sistem Proporsional Terbuka, AHY Berpihak Pada Demokrasi 1. Pengertian Demokrasi Menurut Abraham Lincoln Menurut salah satu tokoh besar, Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Demokrasi Menurut Bonger Pengertian demokrasi menurut Bonger, bisa dipahami dalam dua aspek yakni secara formal dan materil. Formal berarti demokrasi sebagai teori, dan materiil demokrasi sebagai praktik yang dipengaruhi faktor kemerdekaan dan persamaan sosial dan ekonomi. 3. Demokrasi versi Montesqieu Baca Juga Ganjar Pranowo Makan Malam Bersama Jokowi Menurut tokoh yang satu ini, demokrasi diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh tiga lembaga berbeda legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga mengganggu kinerjanya.
PengertianDemokrasi Menurut Afan Gaffar. Demokrasi adalah memaknainya dengan dalam 2 bentuk yakni pemaknaan secara normatif dan empirik. Demokrasi Normatik adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, Sedangkan. Demokrasi empirik adalah suatu semokrasi dalam perwujudannyapada dunia politik praktis.
Demokrasi telah dikenal sejak lama. Demokrasi pertama kali diperkenalkan sejak abad ke-5 sebelum masehi di Athena, Yunani. Demokrasi berasal dari kata Demos yang memiliki arti rakyat, dan kratos atau cratein yang memiliki arti pemerintahan. Dengan begitu dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, atau juga dapat disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep tersebut pada akhirnya telah menjadi indikator bagi perkembangan politik di suatu pada saat ini pemerintahan yang demokratis telah dianggap sistem pemerintahan yang paling baik, namun dua tokoh pemikir pada zaman yunani kuno yang bernama plato dan Aristoteles telah mengemukakan bahwa di dalam demokrasi terdapat potensi terjadinya kekerasan anarki, sehingga bagi mereka demokrasi bukanlah sistem pemerintahan yang terbaik. Plato juga menyatakan bahwa bentuk sistem pemerintahan yang paling baik adalah monarkhi, dimana secara penuh perintah di suatu negara diberikan oleh seorang raja yang kekuasaannya akan diabdikan demi kepentingan seluruh adalah penjelasan mengenai demokrasi menurut para ahli Demokrasi menurut Para AhliDemokrasi memiliki banyak pengertian yang luas, yang memiliki arti berbeda-beda yang di kemukakan oleh para ahli yang memberikan pengertian demokrasi yang di lihat dari berbagai macam sumber ilmu pengetahuan yang kemudian akan dirangkum menjadi arti luas mengenai demokrasiBerikut adalah pengertian dari demokrasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBIMenurut KBBI, Demokrasi memiliki 2 arti, yaitu Demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih merupakan suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga Menurut Abraham LincolnDalam pidato Gettyburgnya, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, dimana masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Dalam sitem ini, keputusan diambil berdasarkan hasil suara Menurut H. Harris Soche Yogyakarta Hanindita, 1985Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan rakyat. Artinya rakyat atau orang banyak merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Mereka memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi diri mereka dari adanya paksaan dari wakil-wakil mereka, yaitu orang-orang atau badan yang diserahi wewenang untuk Menurut Hannry B. MayoDalam demokrasi suatu kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang secara efektif diawasi oleh rakyat melalui berbagai macam pemilihan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip kesamaan politik serta diselenggarakan dalam suasana dimana kebebasan politik Menurut Charles CostelloDalam kontek kontemporer, demokrasi merupakan suatu sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum serta kebiasaan dalam melindungi hak-hak individu warga demokrasi, terdapat pengakuan terhadap kehendak rakyat yang dijadikan sebagai landasan dalam legitimasi serta kewenangan pemerintahan kedaulatan rakyat. Kehendak tersebut nantinya akan dituangkan dalam suatu iklim politik terbuka, yaitu dengan melaksanakan pemilihan umum yang diadakan secara bebas dan berkala. Tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk memilih pihak-pihak yang akan memerintah serta juga dapat menurunkan pemerintahan yang sedang berjalan kapanpun mereka Menurut John L EspositoPada dasarnya, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi, baik berperan aktif maupun pada saat melakukan pengontrolan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain daripada itu, dalam lembaga resmi pemerintahan terdapat pemisahan berbagai macam unsur seperti unsur eksekutif, legislatif, maupun unsut yudikatif secara Menurut Hans KelsenDemokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini, wakil-wakil rakyat yang terpilih merupakan pelaksana kekuasaan negara, dimana rakyat telah memiliki keyakinan bahwa segala kehendak serta kepentingan mereka akan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan Menurut Sidney HookDemokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan penting pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan rakyat yang telah berusia dewasa secara Menurut StrongDemokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana kebanyakan dari anggota dewan yang berasal dari masyarakat turut serta dalam kegiatan politik yang berdasarkan pada sistem perwakilan, dimana pada akhirnya pemerintah dapat menjamin serta mempertanggungjawabkan segala tindakannya pada mayoritas Menurut Meriam, Webster DictionaryDemokrasi dapat didefisikan sebagai suatu pemerintahan oleh rakyat, terutama kedaulatan mayoritasSuatu pemerintahan dimana kekuasaan yang tertinggi dipegang oleh rakyat, yang secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaannya dilakukan oleh mereka melalui sistem perwakilan yang dilakukan dengan cara mengadakan pemilihan umum secara Menurut Samuel HutingtonDemokrasi akan tercipta apabila para pemberi keputusan yang kuat dalam suatu sistem pemerintahan dipilih melalui suatu proses pemilihan umum yang jujur dan adil secara berkala. Di dalam sistem tersebut, para kandidat atau calon pemimpin bebas untuk melakukan persaingan guna memperolah suara. Selain itu, negara yang telah berusia dewasa berhak untuk memberikan suara dalam sistem Menurut International Commission of JournalistDemokrasi merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan dimana warga negara memiliki hak untuk ikut membuat keputusan-keputusan politik melalui wakil-wakil rakyat yang mereka pilih dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui sebuah pemilihan yang Menurut Yusuf Al QordhawiWarga masyarakat dapat menunjuk seseorang untuk mengurus maupun mengatur segala urusan mereka melalui suatu wadah yang dinamakan demokrasi. Dalam kondisi tersebut, ada beberapa hal yang harus mereka perhatikan, seperti Pemimpin bukanlah orang yang dibenci oleh masyarakatPeraturan-peraturan yang berlaku bukanlah merupakan peraturan yang tidak mereka kehendakiMasyarakat berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin atau wakil yang mereka pilih apabila juga memiliki hak untuk memecat atau menurunkan para pemimpin atau wakil terpilih apabila terbukti melakukan tidak boleh dibawa dalam suatu sistem pemerintahan yang tidak mereka kenal dan mereka sukai, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta Menurut Abdul Ghani Ar RahhalDalam bukunya yang berjudul Al Islamiyyin wa Sarah Ad Dimuqrathiyya, Abdul Ghani Ar Rahhal menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk kekuasaan rakyat oleh kata lain rakyat adalah sumber kekuasaan. Beliau juga menyakan bahwa plato adalah orang yang pertama kali mengungkapkan tentang teori demokrasi, dimana sumber kekuasaan adalah keinginan yang satu dan bukan majemuk. Seorang penulis lain bernama Muhammad Quthb dalam bukunya yang berjudul Madzahib Fikriyyah Muâashirah juga menyatakan hal yang sama tentang definisi Menurut Affan GaffarTerdapat 2 makna demokrasi menurut Affan Gaffar, yaitu Demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara yang disebut sebagai demikrasi normatifDemokrasi yang terwujud dalam dunia politik yang disebut sebagai demokrasi Menurut Amien RaisTerdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu negara disebut sebagai negara demokrasi. Kriteria tersebut antara lain adalah Keikutsertaan dalam pembuatan keputusanMemiliki kesamaan di hadapan hukumPendistribusian pendapat yang dilakukan secara adilMemiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikanKetersediaan serta keterbukaan informasiMemperhatikan atau mengindahkan fatsoen atau tata krama perorangan atau individuSemangat untuk bekerja samaAdanya hak untuk melakukan protesTerdapat 4 macam kebebasan, yakni Kebebasan dalam berpendapatKebebasan dalam persuratkabaranKebebasan dalam berkumpul atau berorganisasiKebebasan dalam Menurut Robert A DahlIdealnya, suatu sistem demokrasi harus memiliki Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang bersifat partisipasi yang efektif. Artinya semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembuatan keputusan yang dilakukan secara kebenaran, yaitu adanya kesamaan peluang bagi setiap warga negara dalam rangka memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik serta pemerintahan secara terakhir terhadap agenda, yaitu adanya eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus maupn tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada orang lain atau lembaga-lembaga yang dapat mewakili merekaPencakupan, yaitu terliputnya masyarakat yang tercakup semua orang dewasaterkait dengan Menurut Abdul Wadud NashruddinDemokrasi merupakan suatu sistem kehidupan dimana pendapat rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Pendapat tersebut harus memenuhi beberapa kriteria seperti AgamaSusilaHukumSemangat untuk menjunjung kemaslahatan atau pendapat dari rakyat harus disertai dengan adanya rasa tanggung jawab. Adanya komitmen positif atas pelaksanaannya harus melalui tahap evaluasi secara kontinyu agar sesuai dengan kebutuhan bersama. Selain sebagai alat politik, demokrasi juga bertindak sebagai alat pembentuk aspek-aspek tata masyarakat lainnya seperti aspek ekonomi, aspek sosial, maupn aspek budaya. Hanya masyarakat yang mampu bertanggung jawab serta faham terkait dengan pendapat yang mereka sampaikan baik secara keilmuan, syarâi, maupun Menurut Sumarno AP dan Yeni R. LukiswaraDemokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat, serta kratos atau cratein yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Dalam Declaration of Independent, demokrasi berarti of the people, for the people, and by the Menurut Joseph A. SchumpeterSuatu sistem politik bisa dikatakan bersifat demokratis apabila para pengambil keputusan kolektifnya yang terkuat dipilih melalui suatu pemilihan umum yang dilakukan secara berkala yang di dalamnya terdapat hak bagi manusia dewasa untuk memilih. Sebuah demokrasi mencakup 2 hal, yaitu persaingan dan Menurut RannyDemokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana penataan serta pengorganisasiannya dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut Kedaulatan rakyat popular soveragnityKesamaan politik political equalityKonsultasi atau dialog dengan masyarakat political consultationAturan mayoritas22. Menurut Philippe C. SchmitterDemokrasi merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa suatu negara supaya tanggap terhadap kebutuhan maupun kepentingan warganya, dimana mereka harus ikut berpartisipasi dalam merumuskan kebutuhan serta mengungkapkan kepentingan-kepenting secara aktif dan bebas. Tidak hanya harus berpengertian jelas, tetapi harus memiliki berbagai sumber serta keinginan untuk melibatkan dirnya dalam perjuangan politik yang diperlukan agar preferensi mereka nantinya menjadi suatu bahan pertimbangan bagi para penguasa atau juga dengan berusaha menduduki jabatan di Menurut SarjenTiap-tiap sistem demokrasi selalu didasarkan pada ide-ide bahwa negara harus terlibat dalam berbagai macam hal tertentu baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih di dewan perwakilan di bidang pembuatan keputusan-keputusan Menurut Segi Pandang RakyatDemokrasi merupakan suara atau pendapat dari rakyat ke rakyat sehingga demokrasi dapat diartikan sendiri oleh rakyat yang menurut pandangan rakyat yang memiliki arti luas yang di ungkapkan melalui suara rakyat terhadap pemerintah atau lembaga negara dipandang dari segi pertisipasi yang diberikan oleh rakyat, demokrasi dibedakan menjadi 2 jenis yaitu 1. Demokrasi langsung Direct DemocracyMerupakan suatu bentuk pemerintahan dimana sebagai warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, rakyat secara langsung ikut serta dalam pembuatan keputusan politik di negara Demokrasi Tidak langsung Indirect DemocracyMerupakan suatu bentuk pemerintahan dimana peran rakyat dalam pembuatan keputusan politik di negara tersebut dilakukan oleh orang-orang yang telah dipilih rakyat itu sendiri sebagai wakil mereka melalui pemilihan umum. Dengan kata lain, kekuasaan untuk pembuatan keputusan dilimpahkan atau diwakilkan kepada orang-orang yang telah dipilihnya melalui pemilihan perkembangannya, demokrasi merupakan suatu tatanan dalam pemerintahan yang hampir dipakai oleh seluruh negara-negara di dunia ini. Adapun ciri-ciri dari pemerintahan yang menganut sistem demokrasi antara lain adalah Dalam pengambilan keputusan politik, secara langsung maupun tidak langsung rakyat ikut terlibat di mengakui, menghargai, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat warga negara.Semua warga negara rakyat memiliki persamaan hak dalam segala rangka menegakkan hukum dalam pemerintahan, maka dibentuklah lembaga-lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang pengakuan kebebasan serta kemerdekaan bagi seluruh warga pers media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi serta mengontrol perilaku dan kebijakan memilih wakil rakyat yang duduk di Lembaga perwakilan rakyat, maka diadalaka pemilihan umum yang dilakukan secara pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara, pemerintahan, serta anggota lembaga perwakilan pengakuan terhadap perbedaan keragamaan baik itu suku, agama, golongan, dan lain DemokrasiTerdapat beberapa bentuk dari demokrasi, dimana masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk tersebut adalah [accordion] [toggle title=â1. Demokrasi Parlementerâ state=âopenedâ]Sistem demokrasi parlementer yang dianut oleh suatu negara memiliki ciri-ciri sebagai berikut Kekuasaan legislatif secara kontinyu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah serta jalannya pemerintahan tersebut. Melalui mosi tidak percaya, Dewan Perwakilan Rakyat bisa kapan saja menjatuhkan pemerintah. Contoh negara yang menganut sistem demokrasi perlementer adalah negara Inggris.[/toggle] [toggle title=â2. Demokrasi Sistem Presidensialâ]Ciri-ciri dari sistem demokrasi presidensial ini antara lain adalah Adanya pemisahan kekuasaan secara tegas antara kekuasaan eksekutif pemerintah, kekuasaan legislatif DPR, serta kekuasaan Yudikatif peradilanAdanya pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh yang menganut sistem demokrasi presidensial adalah Amerika Serikat.[/toggle] [toggle title=â3. Demokrasi Rakyatâ]Sistem demokrasi yang seperti diterapkan di Republik Rakyat Cina RRC ini memiliki beberapa ciri-ciri antara lain Kekuasaan berada di tangan sebagian kecil pemimpin partai, sehingga lembaga-lembaga demokrasi yang ada tidak dapat berfungsi sebagaimana tidak memiliki hak-hak seperti dalam sistem demokrasi pada umumnya.[/toggle] [toggle title=â4. Demokrasi Pancasilaâ]Indonesia merupakan negara penganut sistem demokrasi ini, dimana dalam sistem demokrasi tersebut memiliki beberapa ciri seperti Sistem pemerintahan berpedoman pada tujuh kunci sistem pemerintahan, yaitu Indonesia merupakan negara yang berdasrkan pada hukumSistem konstitusionalKekuasaan tertinggi berada di tangan rakyatPresiden tidak bertanggung jawab kepada DPRPresiden merupakan penyelenggara pemerintaha yang tertnggi di bawah MPRMenteri negara adalah pembantu bagi presiden, dan tidak bertanggung jawab kepada DPRKekuasaan kepala negara tidaklah tak terbatasAdanya unsur musyawarah untuk mencapai mufakat.[/toggle] [/accordion]Prinsip dan Asas Pokok DemokrasiDemokrasi juga memiliki beberapa prinsip dan asas pokok demokrasi yang ikut peran membantu berjalannyan demokrasi dengan baik sesuai dengan aturan undang-undang serta hukum yang adalah penjelasan mengenai prinsip demokrasi dan asas pokok demokrasi [accordion] [toggle title=â1. Prinsip Demokrasiâ state=âopenedâ]Menurut Almadudi, prinsip-prinsip demokrasi adalah Adanya kedaulatan rakyatPemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah rakyatKekuasaan mayoritasHak-hak minoritasAdanya jaminan hak asasi manusiaPemilihan yang bebas, adil dan jujurPersamaan di depan hukumProses hukum yang wajarPembatasan pemerintah secara konstitusionalpluralisme sosial, ekonomi, dan politikNilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat[/toggle] [toggle title=â2. Asas Pokok Demokrasiâ]Pada dasarnya, gagasan pokok berdirinya suatu pemerintahan yang menganut sistem demokrasi adalah adanya pengakuan hakikat manusia, dimana dalam hubungan sosial mereka memiliki kemampuan yang sama. Berdasarkan gagasan tersebut, maka lahirlah 2 azas pokok demokrasi, yaitu Adanya pengakuan atas keikutsertaan atau partisipasi rakyat dalam sistem pemerintahan. Sebagai contoh adalah pemilihan para wakil rakyat untuk lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan pengakuan atas hakikat serta martabat manusia. Sebagai contoh adalah adanya tindakan pemerintah dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.[/toggle] [/accordion]Baca juga artikel ppkn lainnya politik luar negri indonesiafungsi MPR fungsi DPRBPUPKI
PengertianDemokrasi. Pengertian Demokrasi - Secara etimologis (bahasa), demokrasi terdiri atas dua kata dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan cratein atas cratos yang berarti kekekuasaan atau kedaulatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi menurut bahasanya adalah : Kekuasaan ada ditangan rakyat.
Pengertian Negara Menurut Para Ahli â Negara adalah sekelompok orang yang berdiam atau menempati suatu wilayah dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang memiliki kedaulatan. Untuk lebih jelas lagi kami akan mengulas materi makalah mengenai Pengertian Negara Menurut Para Ahli. Maka simaklah ulasannya di bawah ini. Penegertian NegaraPengertian Negara Menurut Para Ahli Menurut Plato Kranwer Leon Duguit Aristoteles M. Nasroen George Wilhelm Friedrich HegelLogemanProf. Miriam BudiarjoKarl Marx Roelof Krannenburg Van Apeldoorn Rousseau M. Solly Lubis. SH Roger H. Soltau Prof. R. Djokosutono, SH G. Pringgodigdo, SH Dr. Wiryono Prodjodikoro. SH Dr. Oeripan Notohamidjojo Prof. Mr. Soenarko Bellefroid Prof. Mr. Kranenburg Dr. Lemaire Harold J. Laski Benedictus de SpinozaHugo de Groot GrotiusGeorg Jellinek Roger F. Soltau Prof. R. DjokosoetonoShare thisRelated posts Penegertian Negara Negara adalah sekelompok orang yang berdiam atau menempati suatu wilayah dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang memiliki kedaulatan. Definisi lain yakni Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara merdeka, Syarat primer suatu negara yakni memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sementara syarat sekundernya yakni mendapat pengakuan dari negara lain. Untuk mempertajam pemahaman kita mengenai pengertian Negara, maka akan kami sajiakan pengertian Negar dari pendapat beberapa ahali, diantaranya ; Menurut Plato,Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang di pegang dan di gerakan oleh manusia serta suatu sarana agar dapat mencapai tujuan bersama. Menurut Kranwer, Negara merupakan bentuk wilayah yang ada di permukaan bumi dengan bermacam-macam kekuasaan, Adapunk kekuasaan itu meliputi militer, politik, ekonomi,sosial hingga budaya yang mana seluruhnya oleh pemerintah yang ada di negara terssebut. Menurut Leon Duguit, Negara yakni merupakan dominan dari sejumlah elit para penguasa terhadap rakyat melalui penegakan hukum yang telah di tentukan oleh negara tersebut. Menurut Aristoteles, Negara merupakan bentuk kaloborasi antara keluarga yang mencangkup dari beberapa desa, hingga akhirnya mampu berdiri sendiri, dan memiliki tujuan mendapatkan kesenangan dan kehormatan. Menurut M. Narson, Negara di definisikan sebagai bentuk dari pergaulan hidup serta realisasi berdasarkan ide negara yang hadir dari keinginan yang umum. George Wilhelm Friedrich Hegel Menurut George, Negara merupakan rganisasi keasusilaan yang datang menjadi sintesis terhadap kemerdekaan Individu dan juga kemerdekaan universal. Menurut Logeman, Negara merupakan suatu organisasi yang sifatnya kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan, yang mana dengan kekuasaannya itu bertujuan mengatur serta menjalankan tata masyarakat. Menurut Prof. Miriam, Negara merupakan organisasi yang terdapat pada wilayah yangmemiliki kekuasaannya secara sah dengan semua golongan kekuasaan lainnya serta mampu menetapkan dari berbagai tujuan. Menurut Karl, Negara merupakan suatu alat kelas yang memiliki kuasa dalam menindas atau mengeksploitasi kelas yang lainnya. Negara merupakan suatu organisasi yang ada disebabkan adanya suatu kehendak dari suatu golongan atau bangsa itu sendiri. Menurut Van, Negara adalah wilayah atau daerah tertentu yang mana di dalamnya ada bangsa dibawah kekuasaan tertinggi. Menurut Rousseau, Negara adalah yang menjaga serta memelihara dari kemerdekaan individu serta ketertiban kehidupan manusia. Negara merupakan bentuk pergaulan hidup antar manusia yang bisa disebut sebagai komunitas dengan berbagai syarat tertentu di antaranya seperti wilayah, rakyat maupun pemerintahan. Nagara adalah berupa masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sifatnya sah pada suatu wilayah. Negara merupakan alat atau kewenangan yang mengatur dan mengendalikan dari berbagai persoalan dengan cara bersama-sama dan atas nama masyarakat. Negara adalah berupa organisasi manusia atau kumpulan dari manusia yang terdapat di suatu pemerintahan yang sama. Negara adalah organisasi kekuasaan atau wewenang maupun kewibawaan yang mewajibkan memenuhi persyaratan dari unsur tertentu, yakni harus memiliki pemerintahan yang berdaulat, Wilayah tertentu serta rakyat yang hidup teratur agar dapat di sebut juga menjadi suatu bangsa. Negara merupakan organisasi terhadap berbagai kelompok manusia yang tinggal dalam suatu wilayah yang mana mengakui adanya suatu pemerintahan yang menjalankan & memelihara tata tertib serta keselamatan dari beberapa kelompok manusia. Negara adalah suatu organisasi masyarakat memiliki tujuan dalam mengatur serta memelihara masyarakat tertentu dengan memakai kekuasaan yang dimiliki. Menurut beliau, Negara adalah organisasi masyarakat yang terdapat di suatu wilayah tertentu dengan menggunakan kekuasaan sebagai kedaulatan. Negara, sebagai persekutuan hukum dengan menempati di suatu wilayah untuk selamanya serta di lengkapi dengan suatu kekuasaan tertingi untuk menjalankan kemakmuran rakyat. Negara diartikan sebagai organisasi kekuasaan yang di timbulkan oleh sekelompok manusia atau orang yang dinamakan bangsa. Negara bisa di lihat dari masyarakat dari berbagai manusia teritorial yang sudah terorganisasi. Negara dapat di sebut dengan masyarakat yang terintegrasi karena memiliki wewenang dengan yang sifatnya memaksa serta secara sah lebih tinggi di bandingkan kelompok /i ndividu yang masih bagian dari masyarakat. Negara adalah susunan masyarakat dengan kesatuan integral antara semua golongan serta bagian dari keseluruhan anggota masyarakat. Menurut Hugo, Negara merupakan suatu ikatan manusia yang inshaf dalam arti lainya sebagai panggilan hukum kodrat. Menurut Georg Jellinek, Negara merupakan organisasi dengan kekuasaan dari kelompok manusia yang telah menetap atau tinggal pada suatu wilayah dengan tetap. , Negara bisa disebut sebagai alat yang mengatur atau mengendalikan berbagai persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut , Negara bisa di artikan sebagai organisasi manusia / sekelompok manusia yang berada pada suatu pemerintahan yang sama. Menurut Macler, Negara yakni adalah sosiasi yang menjalankan ketertiban yang terdapat pada suatu masyarakat pada wilayah tertentu, berdasarkan sistem hukum di jalankan oleh pemerintah dengan maksud diberi kekuasaan yang sifatnya memaksa. Denikianlah pembahasan kami mengani Pengertian Negara Menurut Para Ahli, Semoga bermanfaat⊠Artikel lainnya Interaksi Sosial Disosiatif â Pengertian, Jenis-Jenis Dan Contoh Tugas Dan Wewenang Presiden dan Wakil Presiden Sistem Politik â Pengertian, Fungsi politik, Jenis-Jenis Politik [Lengkap]
B Pengertian Ilmu Negara Menurut M Solly Lubis, ^Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari Negara secara umum, mengenai asal mulanya, wujudnya, lenyapnya, perkembangannya, dan jenis-jenisnya. _3 Menurut CST Kansil, ^Ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sendi-sendi pokok (asas-asas pokok) dan pengertian-pengertian
BerandaKlinikKenegaraanPerbedaan Konstitusi...KenegaraanPerbedaan Konstitusi...KenegaraanSenin, 30 Mei 2022Apa perbedaan dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis?Perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis terletak pada penulisan naskah. Konstitusi tertulis ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis memuat ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan yang tidak ditulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal seperti konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Pengertian KonstitusiIstilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara.[1]Sedangkan menurut Lubis, istilah konstitusi yang berarti membentuk tersebut dimaknai sebagai pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.[2]Menurut Jimly Asshidiqie, dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, konsep konstitusi juga mencakup pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ negara dan aturan tentang hubungan organ negara dengan warga negara.[3]Sedangkan Sri Soemantri Martosoewignjo membagi konstitusi dalam dua pengertian yaitu[4]Dalam arti luas, menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa usages, understanding, customs, or conventions. Dalam arti sempit, dituangkan dalam suatu dokumen, seperti undang-undang dianggap sebagai sebuah hukum atau aturan dasar suatu negara, dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis yang membentuk karakteristik dan konsep-konsep pemerintahan, berisi prinsip-prinsip asasi yang dipatuhi sebagai dasar kehidupan kenegaraan, pengendalian pemerintah, pengaturan, pembagian dan pembatasan fungsi-fungsi yang berbeda dari departemen-departemen serta penjabaran secara luas urusan-urusan yang berkaitan dengan pengujian kekuasaan kedaulatan. Jika disederhanakan, konstitusi adalah sebuah piagam pelimpahan wewenang dari rakyat kepada pemerintah.[5]Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak TertulisKonstitusi TertulisDalam Bahasa Inggris, constitution diartikan sebagai undang-undang dasar. Kata constitution itu diterjemahkan menjadi undang-undang dasar karena kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang sehari-hari menggunakan kata Grondwet Grond dasar; wet undang-undang dan Grundgesetz Grund dasar; gesetz undang-undang. Keduanya menunjukkan UUD sebagai naskah tertulis.[6]Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis, sebagai hukum tertinggi NKRI the supreme law of the land. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 UU 12/ juga Hierarki Peraturan Perundang-undangan di IndonesiaUndang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis, mengimplementasikan suatu gagasan konstitusionalisme yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara sebagai suatu organisasi kekuasaan harus dibatasi dalam menjalankan kekuasaannya supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh negara terhadap rakyat.[7]Konstitusi Tidak TertulisSelain konstitusi tertulis, terdapat konstitusi yang tidak tertulis onschreven constitutie, unwritten constitution yang juga termasuk dalam pengertian gerund-norms atau norma dasar atau hukum dasar basic principles.[8]Menyambung penjelasan di atas, menurut John Alder, pengertian konstitusi tidak tertulis adalah nilai-nilai dan norma hukum tata negara yang dianggap ideal tetapi tidak tertulis, juga harus diterima sebagai norma konstitusi yang mengikat dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara.[9]Nilai-nilai dan norma yang dimaksud dapat berupa pikiran-pikiran kolektif dan dapat pula berupa kenyataan-kenyataan perilaku yang hidup dalam masyarakat negara yang negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis yaitu Inggris dan Israel. Undang-undang dasar kedua negara ini tidak pernah dibuat, tetapi konstitusi tumbuh dalam pengalaman praktik ketatanegaraan.[10]Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis terletak pada penulisan naskah. Konstitusi tertulis ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis memuat ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan yang tidak ditulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal seperti konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.[11]Baca juga Pengertian Konvensi Ketatanegaraan dan Contohnya di IndonesiaPerlu diperhatikan di sini, membedakan secara prinsipil antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah tidak tepat. Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan konstitusi modern yang lazimnya ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Timbulnya konstitusi tertulis disebabkan oleh pengaruh aliran kodifikasi.[12]Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata â mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra jawaban dari kami mengenai perbedaan konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Semoga HukumUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Riyanto. Teori Konstitusi. Bandung Yapemdo, 2000;Ellydar Chaidir. Hukum dan Teori Konstitusi. Yogyakarta Kreasi Total Media Yogyakarta, 2007;S. Diponolo, IImu Negara jilid 2. Jakarta Balai Pustaka, 1975;Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta Sinar Grafika, 2011M Solly Lubis. Hukum Tata Negara. Bandung Mandar Maju, 2008;Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Yogyakarta Liberty, 1993;Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2008;Sri Soemantri Martosoewignjo. Prosedur dan Perubahan Konstitusi. Bandung Alumni, 1987.[1] Astim Riyanto. Teori Konstitusi, Bandung Yapemdo, 2000, hal. 17[2] M Solly Lubis. Hukum Tata Negara, Bandung Mandar Maju, 2008, hal. 37[3] Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta Sinar Grafika, 2011, hlm. 17[4] Sri Soemantri Martosoewignjo, Prosedur dan Perubahan Konstitusi, Alumni Bandung, 1987, hal. 21[5] Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, Kreasi Total Media Yogyakarta Jogjakarta, 2007, hal. 35[6] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 169[7] Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty Yogyakarta 1993, Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata NegaraJilid 1, Jakarta Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 166-167[9] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata NegaraJilid 1, Jakarta Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 167[10] Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta Sinar Grafika, 2011, hal. 17[11] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata NegaraJilid 1, Jakarta Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 148[12]Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata NegaraJilid 1, Jakarta Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 148Tags
ApaItu Demokrasi : Pengertian Dan Prinsipnya. Demokrasi Adalah - Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata demokratia. Demokrasi sendiri mempunyai arti suatu kekuasaan rakyat. Secara umum demokrasi dibagi menjadi dua kata yakni Demos dan Kratos. Demos memiliki arti rakyat sedangkan kratos berarti kekuatan atau kekuasaan.
- Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia yang berarti pemerintahan rakyat. Demokratia sendiri berasal dari kata demos yang artinya manusia dan kratos berarti pemerintah. Secara harfiah, demokrasi yakni dikuasai oleh rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli Dilansir dari buku Perbandingan Hukum Tatanegara 2016 oleh Deddy Ismatullah, berikut pengertian demokrasi secara umum menurut para ahli, yaitu Aristoteles Demokrasi ialah suatu kebebasan, karena hanya melalui kebebasan, setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Baca juga Ciri-ciri Demokrasi Parlementer Joseph A. Schemer Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Philippe C Schmitter dan Terry Lynn Karl Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan mereka diwilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang terpilih. Bonger Demokrasi dibagi menjadi dua yaitu formal dan material. Demokrasi formal adalah demokrasi sebagai teori, sedangkan demokrasi material yaitu demokrasi yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh dua faktor, kemerdekaan dan persamaan. Henry B Mayo Dalam menjalankan sistem demokratis, pemerintahan yang mengambil kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau rakyat. Harris Soche Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Baca juga Ciri-ciri Demokrasi Pancasila Hakikat demokrasi Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara. Serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, sebagai berikut Pemerintahan dari rakyat Berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui di mata rakyat. Sebaliknya, ada pemerintah yang tidak saj dan tidak diakui. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pemerintah oleh rakyat Suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung. Pemerintahan untuk rakyat Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun langsung. Baca juga Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi Liberal Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
PengertianDemokrasi Menurut Carol C Gould. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya rakyat memerintah sendiri, baik melalui partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka. Pengertian Demokrasi Menurut Joseph A. Schmeter,
Jakarta - Negara kesatuan adalah negara yang wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuasaan tertinggi negara dipusatkan pada pemerintah pusat. Ahli politik modern Strong menjelaskan, dalam konsep tersebut, negara kesatuan memiliki pemerintah pusat yang berwenang atau berhak dalam mengatur keseluruhan kesatuan juga memiliki pemerintah pusat yang menguasai kedaulatan secara penuh, baik ke dalam maupun ke luar, seperti dikutip dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Budi kesatuan hanya memiliki satu kepala negara, satu konstitusi, satu kabinet menteri, dan satu parlemen. Negara kesatuan sering juga disebut negara negara kesatuan menurut pendapat pakar Ateng Safrudin yaitu negara dengan konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah pusat. UUD memberikan kewenangan pemerintah negara pada satu pemerintah, yakni pemerintah pusat, karena penyelenggaraan semua kepentingan merupakan negara kesatuan yaitu Afghanistan, Afrika Selatan, Algeria, Angola, Arab Saudi, Filipina, Hungaria, Iran, Lithuania, Swedia, Thailand, Indonesia, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yunani, dan Prinsip Negara KesatuanMenurut M. Solly Lubis, prinsip negara kesatuan adalah bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara yaitu pemerintah pusat, tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan pada pemerintah daerah, seperti dikutip dari Ilmu Negara Kajian Hukum dan Kenegaraan oleh Abid Zamzami lanjut, dalam negara kesatuan, terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat central government dan pemerintah lokal local government. Karena itu, urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan eenheid dan pemegang tertinggi di negara itu adalah pemerintah kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Perbedaan negara kesatuan sentralisasi dan desentralisasi yaitu di negara dengan sentralisasi, semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah itu, negara kesatuan desentralisasi bermakna pemerintah daerah dapat menjalankan peraturan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah juga berhak mengatur rumah tangga sendiri, dan membuat peraturan Perbedaan Negara Kesatuan dan Negara Federal1. Penciptaan dan kekuasaan satuan subnasionalSatuan subnasional di negara kesatuan diciptakan, dihapus, dan kekuasaannya dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintah pusat. Kekuasaan politik di negara kesatuan dapat didelegasikan melalui proses devolusi pada pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang dibuat parlemen. Tetapi, pemerintah pusat tetap paling berkuasa, dapat membatalkan peraturan daerah, dan membatasi itu, negara bagian atau satuan subnasional lain di negara federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah pusat. Negara bagian di negara federal punya fungsi kewujudan dan fungsi kekuasaan yang tidak dapat diubah sepihak oleh pemerintah Tingkat desentralisasiDalam konsep negara federal, masing-masing negara bagian punya wewenang khusus dalam mengatur pemerintahan negara bagian. Sementara itu, pemerintah pusat punya wewenang untuk mengatur urusan negara federal yaitu Amerika Serikat. Di bawah Konstitusi Amerika Serikat, kekuasaan dibagi antara pemerintah federal Amerika Serikat dan semua negara itu, Britania Raya adalah contoh negara kesatuan. Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara bersama Inggris adalah negara konstituen dari Britania masing-masing wilayah di negara kesatuan Britania Raya tersebut memiliki pemerintah dan parlemen, namun kekuasaan devolutif didelegasikan oleh pemerintah dan parlemen Britania Raya, yang tertinggi di bawah doktrin kedaulatan parlementer. Pemerintah-pemerintah devolutif secara konstitusional tidak dapat menentang undang-undang yang dihasilkan parlemen Britania Raya. Simak Video "Google Sediakan 11 Ribu Beasiswa Pelatihan untuk Bangun Talenta Digital" [GambasVideo 20detik] twu/lus
Pengertiandemokrasi menurut Philippe adalah suatu teori yang menyatakan bahwa suatu negara supaya tanggap terhadap kebutuhan maupun kepentingan warganya, dimana mereka harus ikut berpartisipasi dalam merumuskan kebutuhan serta mengungkapkan kepentingan-kepenting secara aktif dan bebas. 7. Amien Rais
POLITIK HUKUM NASIONAL DI INDONESIAPOLITIK HUKUM NASIONAL DI INDONESIAPOLITIK HUKUM NASIONAL DI INDONESIA
. 72wyj2be4n.pages.dev/75472wyj2be4n.pages.dev/57772wyj2be4n.pages.dev/94772wyj2be4n.pages.dev/27372wyj2be4n.pages.dev/8072wyj2be4n.pages.dev/49072wyj2be4n.pages.dev/71872wyj2be4n.pages.dev/55672wyj2be4n.pages.dev/94872wyj2be4n.pages.dev/66972wyj2be4n.pages.dev/92772wyj2be4n.pages.dev/27172wyj2be4n.pages.dev/84372wyj2be4n.pages.dev/60272wyj2be4n.pages.dev/18
pengertian demokrasi menurut solly lubis
